SIBOLGA, Sumatera Utara – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Kota Sibolga terus mengintensifkan penanganan darurat pascabencana banjir dan tanah longsor yang dipicu curah hujan ekstrem pada 23–26 November 2025. Bencana tersebut melanda empat kecamatan—Sibolga Utara, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Kota—akibat meluapnya Sungai Aek Doras dan Aek Parira, serta ketidakmampuan daerah aliran sungai menampung debit air yang meningkat drastis.
Bencana ini bukan sekadar peristiwa hidrometeorologi biasa. Skala kerusakan dan jumlah korban menunjukkan rapuhnya daya dukung lingkungan serta tingginya kerentanan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana.
Seiring penanganan darurat, BNPB dan pemerintah daerah mulai menggeser fokus pada pemulihan jangka menengah dan panjang, khususnya penyediaan hunian tetap (huntap) yang aman. Pada Minggu (14/12/2025), BNPB bersama Pemko Sibolga melakukan peninjauan lokasi relokasi huntap di Bukit Parambunan, Kecamatan Sibolga Selatan.
Langkah ini dilakukan bersama Tim Budha Tzu-Chi dan Kementerian Permukiman, sebagai bagian dari upaya memastikan korban bencana tidak kembali menempati zona rawan longsor dan banjir. Relokasi dipandang sebagai solusi permanen untuk memutus siklus bencana berulang yang selama ini menghantui kawasan tersebut.
Pemulihan layanan dasar terus dilakukan secara bertahap. Aliran listrik PLN telah kembali menjangkau sebagian besar wilayah terdampak. Distribusi air PDAM mulai berjalan, meskipun kualitas air masih keruh dan jangkauannya belum sepenuhnya merata. Jaringan telekomunikasi dan internet juga mulai pulih, mendukung komunikasi warga dan koordinasi bantuan.
Untuk menutup kekurangan pasokan air bersih, BNPB memfasilitasi penyaluran air bersih ke 19 titik lokasi, khususnya bagi wilayah yang belum terlayani PDAM. Sementara itu, cadangan beras pemerintah sebesar 26.219 kilogram serta stok Bulog 69.700 kilogram disiagakan untuk menjamin ketahanan pangan warga terdampak.
Di lapangan, operasi tanggap darurat terus berlangsung. Tim gabungan melakukan normalisasi Sungai Aek Doras dan Aek Parira menggunakan alat berat, pembersihan jalan dari lumpur dan material longsor, serta pengamanan area rawan susulan.
Dapur umum beroperasi di beberapa titik strategis, antara lain di Kecamatan Sibolga Utara (Kelurahan Simare-mare dan Angin Nauli) serta Kecamatan Sibolga Selatan (Kelurahan Aek Manis), untuk memastikan kebutuhan konsumsi ribuan pengungsi tetap terpenuhi.
Aktivitas ekonomi masyarakat mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Namun, harga sembako di pasar tradisional masih relatif tinggi akibat terganggunya rantai pasok dan distribusi. Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan status tanggap darurat sejak 25 November hingga 9 Desember 2025, yang kemudian diperpanjang hingga 24 Desember 2025, guna memastikan fleksibilitas anggaran dan percepatan bantuan.
Berbagai layanan sosial terus diberikan kepada warga terdampak, mulai dari trauma healing, pelayanan kesehatan, pendampingan administrasi kependudukan dan catatan sipil, hingga distribusi sembako dan LPG. BNPB berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, serta NGO agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.
Selama proses pemulihan, kebutuhan mendesak yang masih diperlukan meliputi pompa air, pembalut wanita, gas LPG, serta pakaian dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak jenjang SD, SMP, dan SMA. BNPB menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh bantuan tersalurkan tepat waktu melalui sinergi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan mitra kemanusiaan, termasuk LAZISMU Kabupaten Asahan.
BNPB menyalurkan berbagai bantuan darurat, antara lain tenda keluarga, makanan siap saji, minyak sayur, mie instan, susu, tepung, serta perlengkapan sanitasi. Dukungan tambahan dari Gubernur Sumatera Utara memperluas cakupan bantuan berupa air mineral, beras, makanan kaleng, popok bayi dan dewasa, terpal, selimut, kasur lipat, obat-obatan, hingga makanan penambah gizi.
Sementara itu, LAZISMU Kabupaten Asahan melengkapi bantuan dengan berbagai kebutuhan harian, mulai dari karpet plastik, perlengkapan mandi, perlengkapan bayi, bahan pangan, hingga sandang dan alas kaki.
Bencana ini meninggalkan dampak kemanusiaan yang sangat serius. Hingga saat ini, tercatat 54 orang meninggal dunia, 1 orang dinyatakan hilang, dan 61 orang luka-luka—49 dirawat jalan dan 12 dirawat inap. Sebanyak 2.096 jiwa masih mengungsi di 35 titik pengungsian, dengan sebaran terbesar di Kecamatan Sibolga Utara dan Sibolga Selatan.
Kerusakan infrastruktur mencakup 648 rumah (229 rusak ringan, 82 rusak sedang, dan 337 rusak berat), 11 rumah ibadah, 11 gedung sekolah, 2 jembatan, 11 ruas jalan, 5 gedung pemerintah, serta 9 titik lampu penerangan jalan umum.
BNPB dan Pemko Sibolga menegaskan bahwa penanganan darurat tidak boleh berhenti pada pemulihan fisik semata. Bencana ini menjadi peringatan keras tentang pentingnya pengelolaan lingkungan, penataan ruang berbasis risiko, serta mitigasi bencana yang berkelanjutan demi melindungi keselamatan warga di masa depan.
Tim Redaksi : Ramadhan
